30 03 2009

Presiden Sudan Hadiri Pertemuan Puncak Arab

Doha, NU Online
Presiden Sudan Omar al-Bashir mengabaikan surat perintah penangkapan internasional terhadap dirinya dengan melakukan perjalanan ke Doha, Ahad (29/3), untuk menghadiri pertemuan puncak Arab.Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, yang juga telah tiba dengan pesawat terbang di ibukota Qatar tersebut, tetap menghadiri pertemuan yang dibuka Senin itu meski Beshir juga datang, kata seorang pejabat PBB.

“Sudan adalah anggota PBB, sementara Pengadilan Kejahatan Internasional merupakan badan pengadilan independen, yang tidak bisa mencegah PBB berhubungan dengan Sudan,” kata pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya itu kepada AFP.

Spekulasi telah berkembang di Doha bahwa Bashir mungkin tidak menghadiri pertemuan puncak itu agar tidak mempermalukan Qatar, meski negara Teluk itu tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) yang mendakwa presiden Sudan itu melakukan kejahatan perang.

Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Hamad bin Jassem al-Thani menegaskan lagi Sabtu bahwa Bashir diterima dengan baik di Doha. Qatar, seperti juga semua negara Arab kecuali Yordania, bukan penandatangan Statuta Roma yang menetapkan pembentukan pengadilan internasional tersebut.

Presiden Suriah Bashar al-Assad menjadi kepala negara pertama dari Liga Arab dengan 22 anggota yang tiba di ibukota Qatar tersebut untuk pertemuan puncak tahunan dua hari itu.Masih belum jelas berapa banyak pemimpin Arab yang akan hadir, namun Presiden Mesir Hosni Mubarak tidak akan datang untuk mengikuti petemuan tersebut.

Doha menjadi tempat keempat yang dikungjungi Bashir di luar negeri sejak ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dirinya pada 4 Maret. Pengadilan internasional itu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Beshir atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Darfur dan ada spekulasi bahwa ia mungkin akan ditangkap ketika meninggalkan Sudan.

Majelis Ulama Sudan, Ahad, mengeluarkan fatwa yang meminta Presiden Bashir yang menjadi sasaran surat perintah penangkapan internasional itu tidak menghadiri pertemuan puncak Arab di Qatar.Fatwa yang dikeluarkan majelis itu mengatakan, meski Khartoum bersikeras bahwa Beshir akan menghadiri pertemuan Doha pada 29-30 Maret, presiden Sudan itu tidak seharusnya pergi karena “musuh-musuh negara berkeliaran”.

“Karena anda adalah simbol dan pengawal negara… kami merasa kondisinya tidak tepat (untuk menghadiri pertemuan puncak itu) dan tugas ini bisa dilaksanakan oleh orang-orang selain anda,” kata fatwa itu. ICC tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan surat perintah penangkapan yang mereka keluarkan, namun para tersangka bisa ditangkap di wilayah negara-negara yang menandatangani perjanjian Roma mengenai pembentukan pengadilan tersebut.

Qatar belum meratifikasi Statuta Roma namun sebagai anggota PBB, negara itu didesak agar bekerja sama dengan pengadilan internasional tersebut.Selain ada kemungkinan Beshir ditangkap di Qatar, sejumlah pejabat khawatir jet presiden Sudan itu akan disergap oleh armada udara negara lain bila berada di luar wilayah angkasa Sudan.

Ketegangan meningkat di Sudan setelah ICC pada 4 Maret mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Bashir karena kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan di Darfur, Sudan barat. Sudan bereaksi dengan mengusir 13 organisasi bantuan dengan mengatakan, mereka telah membantu pengadilan internasional di Den Haag itu, namun tuduhan tersebut dibantah oleh kelompok-kelompok bantuan itu.

Sejumlah pejabat PBB yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, pengusiran badan-badan bantuan itu akan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi rakyat Darfur. Para ahli internasional mengatakan, pertempuran hampir enam tahun di Darfur telah menewaskan 200.000 orang dan lebih dari 2,7 juta orang terusir dari tempat tinggal mereka. Khartoum mengatakan, hanya 10.000 orang tewas.

PBB mengatakan, lebih dari 300.000 orang tewas sejak konflik meletus di wilayah Darfur, pada 2003, ketika pemberontak etnik minoritas mengangkat senjata melawan pemerintah yang didominasi orang Arab untuk menuntut pembagian lebih besar atas sumber-sumber daya dan kekuasaan.Jurubicara ICC Laurence Blairon mengatakan kepada wartawan di pengadilan yang berlokasi di Den Haag, surat perintah penangkapan terhadap Bashir itu berisikan tujuh tuduhan, lima kejahatan atas kemanusiaan dan dua kejahatan perang.

Advertisements




26 03 2009

JSQ NU Sudan Hadiri Dukungan untuk Sudan

Khartoum, NU Online
Jamiyyah Syifa’ul Qulub atau yang dikenal dengan JSQ NU Sudan,
hadir dalam undangan  Jaliyyah al-Arabiyyah wal Islamiyyah (Komunintas masyarakat Arab dan Islam) dalam acara Nusrotus Sudan wal Basyir (Dukungan untuk Sudan dan Basyir), dengan tema Bainas Sudan wa Gaza, Shumud wa ‘izzah (antara Sudan dan Gaza, kokoh dan bermartabat) di International Park Khartoum Sudan, Rabu (24/3).

Acara ini dihadiri oleh warga dari pelbagai negara, seperti Yaman, Tunisia, Turki, Syiria, Mesir dan Indonesia. Demi memeriahkan acara ini, Grup JSQ NU turut menghibur hadirin dengan membawakan sholawat dan syair Yamani.

Usai acara, Syeikh Abu Ubadah, ketua Komunitas Palestina di Sudan datang
menghampiri sendiri untuk mengucapkan selamat atas suksesnya JSQ NU Sudan. Abu Ubadah menyatakan, nahnu antum wa antum nahnu fi ummatin waahidatin (kami adalah anda sekalian, dan anda sekailian adalah kami, yaitu dalam umat yang satu).

Salah seorang pemuda Yaman juga maju dan mengatakan bahwa ana Sudani minal Yaman (saya adalah orang Sudan yang berasal dari Yaman). Di Sudan, kalimat Ini berarti bahwa dia benar-benar cinta dengan Sudan, khususnya Sudan yang sekarang dipimpin oleh Umar Basyir.

kontributor NU Online di Sudan, Karimullah Amiruddin melaporkan, acara ini terselengara karena masyarakat Sudan tidak menerima keputusan International Criminal Court (ICC) yang ingin merusak kemajuan Sudan serta mencampuri urusan dalam negeri negara lain.





20 03 2009

Senandung Sholawat JSQ NU Sudan untuk Presiden Basyir

Khartoum, NU Online
Group sholawat JSQ NU Sudan (Jamiaah Syifaul Qulub) pada hari Senin (16/3) malam, mendapat penghormatan dari panitia Organisasi mahasiswa Sudan dan mahasiswa mancanegara di Sudan untuk mengisi acara bertemakan: (Enam ratus ribu mahasiswa tebusan untukmu ya Basyir) yang bertempat di lapangan hijau Internasional University of Africa.

Acara ini diselenggarakan oleh seluruh mahasiswa se-Sudan yang bertujuan untuk mendukung penuh presiden Basyir yang dituduh oleh ICC sebagai otak pembantaian, pemerkosaan, perampokan yang terjadi di Darfur Selatan Sudan dan mengecam keputusan ICC tersebut.

Menurut mahasiswa Sudan, tuduhan atas Basyir hanyalah fitnah belaka, konspirasi Barat untuk menguasai kekayaan alam Sudan. Karena apa yang dituduhkan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Bahkan seorang mahasiswa asal Eriteria berteriak keras diatas podium “Pelaku krimininal sejati adalah Bush, teroris sejati adalah Bush, penjahat Internasional adalah Amerika, teroris Internasional adalah Israel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar”. Yang membuat semua  yang hadir menjadi hanyut dalam gema takbir,” sebagaimana diceritakan oleh Jalaluddin peserta group JSQ termuda.

Kontributor NU Online di Sudan Muhammad Joni Musa melapoarkan, acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat Sudan dan seluruh rektor universitas yang ada diantaranya: menteri pendidikan, menteri luar negeri. Menteri pendidikan dan menteri luar negeri dalam kesempatan ini menyampaikan rasa sukacita dan kebahagiaan tiada tara karena Intelektual muda dari seluruh penjuru dunia bisa memehami keadaan yang sebenarnya.

Dan juga mereka berharap kepada seluruh mahasiswa mancanegara untuk menjelaskan fakta sebenarnya yang terjadi di Darfur kepada pemerintah negara mereka.

Acara ini dimeriahkan oleh organisasi-organisasi mahasiswa mancanegara yang berada di Sudan, diantaranya delegasi mahasiswa Eritria, Ethiofia, Irak dan Indonesia yang diwakili oleh Group JSQ NU Sudan yang menampilkan beberapa sholawat yang dipimpin oleh H Yusuf Ali Tanthowi Lc beserta kawan-kawan.

Penampilan JSQ ini mendapat simpati dan sambutan hangat dari masyarakat Sudan dan seluruh hadirin bahkan sebagian mereka menari-nari kegirangan sambil mengangkat tangan. Ketika lantunan sholawat JSQ berakhir mereka berteriak memohon kepada group JSQ untuk melentunkan beberapa sholawat lagi. (hjm)





20 03 2009

NU Sudan Adakan Peringatan Maulid

Khartoum, NU Online
Sebagai ungkapan kegembiraaan atas dilahirkannya Nabi Muhaamad SAW, Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan merayakannya dengan menyelenggarakan maulid nabi yang diadakan oleh PCI NU Sudan pada hari Jumat (13/3).

Acara yang berlangsung di aula H Agus Salim KBRI dimulai selepas ashar dengan pembacaan maulid barzanji oleh tim Jam’iyyah Syifaul Qulub (JSQ) yang di dilanjutkan dengan  berbagai sambutan.

Ceramah maulid diisi oleh H Auzai Mahfuz BS yang dengan gaya Betawinya menekankan budaya maulid merupakan sebuah budaya positif yang harus dilestarikan, khususnya oleh bangsa Indonesia karena maulid merupakan sebuah sarana untuk mengingatkan kita kepada perjuangan Rasulullah SAW dan  menghayati ajaran beliau sehari-hari.

Koordinator acara, H Miftahuddin Ahimy  menambahkan bahwa selain sebagai ungkapan kegembiraan atas kelahiran rasulullah SAW maulid nabi di Sudan hendaknya dapat menjadi wahana silaturrahim WNI yang jauh dari tanah air, hal itu juga ditekankan

Acara berlangsung sampai maghrib dengan melakukan sholat berjamaah dan ramah tamah antara WNI yang memanfaatkan kesempatan ini karena tak dapat setiap saat berkumpul.





20 03 2009

Pengadilan Kolonial Tetap Berjalan

Tanpa adanya prinsip kebenaran, maka perbedaan kepentingan akan membawa pada perbedaan sikap dan tindakan yang sewenang-wenang dengan atas nama keadilan atau obyektivitas. Karena kepentingan merampas tanah Nusantara, maka seluruh kekuatan bangsa yang hendak menuntut kebebasasn dianggap sebagai perusuh atau teroris. Tokoh besar seperti Diponegoro, Mahatma Gandhi yang oleh bangsanya dianggap sebagai pahlawan pembawa keadilan, oleh colonial dianggap perusuh dan teroris yang harus dimusnahkan.

Tokoh seperti Soekarno, Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru, semuanya teroris di mata kolonial, padahal mereka perang membela nasib bangsanya yang ditindas dan diperas oleh sistem kolonialime Barat. Kelakuan seperti itu terus berjalan dalam dunia kolonial Barat baik atas nama PBB, Mahkamah Internasional termasuk atas nama International Criminal Court (ICC). Kepentingan ekonomi selalu melatarbelakangi keputusan mereka.

Bisa anda bayangkan ketika Indonesia bisa membebaskan Timor Timur dari penjajahan Portugis, lalu membngunnya, mulai infrastruktur, pembangunan sistem pemerintahan modern dan membangun dunia Pendidikan. Tiba-tiba Indonesia dituduh melakukan pemerasan dan pelanggaran HAM di sana. Anehnya, Portugis yang menjajah negeri itu selama ratusan tahun dan menjarah kekayaan bangsa itu tidak pernah dituduh melakukan kejahatan kemanusiaan. Ya, ini semua karena cara pandang lembaga-lembaga international itu masih bersifat kolonial. Dan setelah wilayah itu merdeka, juga menjadi ajang jarahan kekuatan internasional, sehingga kehidupan ekonomi semakin susah dan secara politik semakin kacau.

Sikap politiik semacam itu yang melatarbelakangi International Criminal Court yang menetapkan Presiden Sudan Omar Bashir sebagai penjahat yang harus ditangkap, karena dianggap melakukan kejahatan kemanusiaaan di Daftur. Mereka tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa untuk mempertahankan kesatuan dan keamanan Negara, pemerintah harus berbuat tegas. Kalau tidak, Negara akan hancur dan ini masih dalam kekuasaaan sang presiden, sehingga tidak pada tempatnya memvonis seorang pimpinan yang menjalankan kepemimpinannya sebagai penjahat.

Banyak para pemimpin Negara Islam yang didakwa sebagai penjahat mulai dari Tokoh Suci seperti Ayatullah Khomeini, Muammar Qadafi, Saddam Hussein dan sebagainya.  Sementara para kolonial tidak melakukan hal serupa terhadap pemimpin yang jelas membasmi kemanusiaan seperti Simon Peres. Ketika dia menjabat sebagai perdana Menteri Israel dengan kejam ia melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina. Jangankan mendapat tuduhan sebagai penjahat atau teroris, sebaliknya malah mendapatkan penghargaan tertinggi yaitu Nobel Perdamaian tahun 1994. Dengan penghormatan palsu itu, dia makin percaya diri dengan mendirikan Peres Centre for Peace. Sebagai tokoh perdamaian, perangai ganas Peres tidak hilang. Terbukti ketika menjadi Presiden Israel, ia memerintahkan pembasmian penduduk Gaza yang menewaskan ribuan rakyat dan menghancurkan seluruh bangunan di negeri itu.

Mengingat kenyataan seperti itu, maka sangat bijak sikap pemerintah Republik Indonesia yang mengusulkan untuk menunda eksekusi terhadap presiden Omar Bashir  itu dengan mengutamakan pursuit of peace (jalan damai) bukan sekadar promotion of justice (pencarian keadilan) yang tidak adil itu. Sementar NU lebih tegas lagi bahwa keputusan itu harus dikaji ulang, karena kalau data yang diperoleh tidak sahih (akurat), maka pengadilan internasional akan terjadi salah tangkap dan menjatuhkan keputusan berdasarkan asumsi data dan bukti-bukti yang keliru. Karena konflik di Daftur adalah konflik antra etnis, yang kemudian disulut oleh kekuatan asing untuk menguasai ladang minyak di kawasan itu. Karena itu, NU menolak internasionalisasi konflik di Daftur, sehingga berakibat mengganggu keamanan  di seluruh negeri, bahkan mengancam kepala negaranya karena semua ini sebuah persekongkolan jahat.

Langkah itu setidaknya mengajarkan agar seseorang tidak lekas percaya pada informasi dan berbagai opini yang disebarkan melalui forum ilmiah ataupun politik termasuk pengadilan yang berwatak kolonial, yang menetapkan keputusan tidak berdasarkan kebenaran dan keadilan yang hakiki, melainkan berdasarkan perebutan aset ekonomi, sumber daya alam yang ada di kawasan itu. Negara-negara Islam mesti memiliki kemandirian dan keberanian dalam mengelola politik dan sumber daya ekonominya sendiri. (Abdul Mun’im DZ)





20 03 2009

Indonesia Sesalkan Keputusan ICC

Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia menyesalkan keputusan International Criminal Court (ICC) mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar Hassan Ahmad Al Bashir.

Indonesia berharap agar Surat Perintah dimaksud tidak menimbulkan dampak negatif terhadap proses yang sedang berlangsung. Sebaliknya juga Pemerintah Sudan tidak memberikan reaksi berlebihan yang dapat bersifat kontraproduktif bagi proses politik yang telah diupayakan dengan susah payah untuk perdamaian di Darfur, menurut sebuah pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri di Jakarta, Rabu.

Terkait tuntutan ICC terhadap Presiden Sudan, Indonesia berpandangan bahwa diperlukan suatu keseimbangan antara “promotion of justice” dengan “pursuit of peace”.

Dalam kapasitas sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2007-2008, Indonesia telah menyatakan dukungan atas seruan agar DK PBB mempertimbangkan untuk meminta ICC menunda (deferred) investigasi sehubungan dengan situasi di Darfur.

Opsi deferral ini sesuai dengan Pasal 16 Statuta Roma yang juga terdapat pada paragraf Preambular 2 dari Resolusi 1593.

Seruan ini juga telah disampaikan oleh berbagai negara dan organisasi regional seperti Uni Afrika dan Liga Arab.

Pemerintah Indonesia terus memantau secara seksama perkembangan terakhir di Sudan semenjak dikeluarkannya Surat Perintah penangkapan oleh ICC, terutama untuk menjaga keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan.

Berdasarkan laporan terakhir, terdapat sekitar 400 WNI di Khartoum, ditambah dengan keberadaan kontingen Polisi Indonesia yang berjumlah 143 personil di Darfur sebagai bagian dari misi UNAMID dan 11 orang personil TNI yang tergabung dalam misi UNMIS.

Surat Perintah penangkapan itu merupakan keputusan pertama yang pernah dikeluarkan oleh ICC untuk Kepala Negara yang masih menjabat.

Meskipun secara de jure dan de facto, Al Bashir memiliki kapasitas resmi sebagai Kepala Negara yang sedang berkuasa namun menurut ICC hal itu tidak mengecualikannya dari tanggungjawab atas pidana yang dituduhkan dan tidak memberikan kekebalan atas tuntutan ICC.

ICC meminta agar semua negara pihak Statuta Roma, anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak menjadi pihak dan negara-negara lainnya untuk segera mempersiapkan dan mengirimkan ke Sudan permintaan kerjasama untuk menangkap dan menyerahkan Al Bashir.

Apabila Pemerintah Sudan gagal memenuhi kewajiban bekerjasama dengan ICC, Majelis kemungkinan akan menjadikan hal itu sebagai temuan dan memutuskan untuk mereferensikannya kepada Dewan Keamanan PBB.

Indonesia menyesalkan bahwa sejak referral isu Sudan oleh DK PBB ke ICC melalui pengesahan Resolusi 1593 (2005), tidak tercapai kemajuan dalam kerjasama antara ICC dengan Pemerintah Sudan.

Indonesia menghormati kemandirian ICC dan memandang perlunya kerjasama dari Pemerintah Sudan terkait tuntutan ICC terhadap dua orang warga negaranya, yaitu mantan Menteri Dalam Negeri Sudan, Ahmed Haroun dan Pimpinan Milisi Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd’-Al-Rahman.

Namun demikian, kerjasama Pemerintah Sudan maupun pelaksanaan Resolusi 1593 tidak membatalkan prinsip komplementaritas ataupun menghilangkan kewajiban pengadilan Sudan untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan di Darfur. (ant/mad)





20 03 2009

PBNU Curigai Adanya Intervensi Asing pada Konflik di Sudan

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencurigai adanya intervensi pihak asing pada konflik di Darfur, wilayah barat Sudan. Sebab, konflik yang melibatkan sang Presiden, Omar Al-Bashir, itu sarat kepentingan ekonomi dan politik.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan hal itu kepada wartawan saat menerima Anggota Parlemen Sudan, Sayyid Abdul Mun’im Sunni Ahmad, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (11/3)

Dijelaskan Hasyim, Darfur merupakan salah satu wilayah yang kaya ladang minyak. Sebagian belum dieksplorasi dengan maksimum. “Sehingga banyak pihak ingin memperkeruh suasana di sana,” terang Hasyim.

Tanda-tanda yang menjadi alasan kecurigaan lainnya adalah sikap sejumlah negara Barat yang menuduh Presiden Bashir sebagai penjahat perang dan pelanggaran hak asasi manusia di Darfur.

“Padahal, Bashir itu bergerak di negaranya sendiri. Berbeda dengan Israel yang menginvasi negara lain (baca: Palestina). Berbeda juga dengan Amerika Serikat yang menyerang Irak,” jelas Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu.

Hasyim mengingatkan pada semua pihak, terutama umat Islam, agar mewaspadai hal tersebut. Pasalnya, menurut dia, kasus serupa tidak hanya terjadi pada Presiden Bashir. Banyak pemimpin Islam yang difitnah seperti halnya dialami Presiden Bashir.

“Di Suriah, Presiden Bashar al-Assad dituduh membunuh Khariri. Di Iran, Presidennya, Mahmoud Ahmadinejad, dituduh ingin mengembangkan senjata nuklir. Padahal, nuklir yang dikembangkan negaranya bertujuan damai,” ungkap Hasyim.

Atas dasar itu, PBNU, tegas Hasyim, mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum maupun politik untuk memperkuat posisi Presiden Bashir. Baginya, hal itu bukan sekedar pembelaan terhadap Islam, melainkan juga pada kemanusiaan.

Hal senada dikatakan Sayyid Abdul Mun’im. Ia menyatakan, pertikaian di Darfur hanya persengketaan kecil antarsuku yang dapat diselesaikan secara intern. Bukan pemberontakan politik seperti yang digambarkan media-media Barat.

”Kami ingin masyarakat dunia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di negeri kami. Banyak orang memfitnah dan menuduh kami telah melakukan pembantaian. Padahal, orang-orang negara-negara agresor (AS dan sekutunya), yang sebenarnya melakukan pembunuhan,” ujar Abdul Mun’im.
Pada Rabu (4/2) lalu, Mahkamah Internasional (ICC) mengeluarkan keputusan menangkap Presiden Bashir, dengan tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran HAM di wilayah Barat Sudan, Darfur.

Namun keputusan dari Den Haag Belanda itu ditentang Sudan, negara-negara Arab, dan Uni Afrika. Tuduhan tersebut adalah, Basyir secara tidak langsung telah melakukan genosida terhadap warga sipil, penyiksaan, dan perampasan. Bukan hanya itu, ICC juga mengeluarkan tujuh tuduhan lain kepada Basyir. (rif)